Tuesday, October 16, 2012

kumpulan skripsi bahasa indonesia IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN LAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KEBUN SARI PEJERUK AMPENAN KECAMATAN AMPENAN KODYA MATARAM



IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN LAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KEBUN SARI PEJERUK AMPENAN KECAMATAN AMPENAN KODYA MATARAM “.

BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG
Implementasi otonomi daerah (desentralisasi fiskal) yang efektif dimulai sejak januari 2001 telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing.Kewenangan dalam pengelolaan keuangan ini sejalan dengan pelimpahan kewenangan  dalam beberapa bidang pemerintahan  pusat kepada pemerintah daerah. Disahkan undang-undang  No. 32 tahun 2005 tentang pemerintah dan UU. No.33 Tahun 2005 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat sebagai perubahan UU No.22/1999 dan UU No.25/ 1999 dimaksud untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fisikal di Indonesian pelimpahan kewenangan pmerintah pusat kepada daerah dalam berbagai bidang diharapkan  akan meningkat efesiensi pengeluaran pemerintah. Meningkatnya efisiensi sebagai dampak positif dari desentralisasi fiskal yang didasari pada asumsi bahwa pemerintah daerah dianggap lebih tahu akan kebutuhan dan kondisi daerahnya sendiri dibandingkan dengan daerah pusat sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan lebih mengenai sasaran dalam memenuhi kebutuhan  masyarakat di daerah masing-masing.

(Ahmmad Syakir Kurni, 2003: hal 02).
 ‘.......’Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi relokasi sumber daya yang dilakukan mampu meningkaatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sayangnya otomoni daerah di Indonesia yang telah berjalan hampir lima tahun sejak efektif dimulainya tahun 2001 sejauh ini lebih terjemahkan oleh pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi pemerintah daerah. Banyak sekali peraturan-peraturan daerah (PERDA) dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menarik PAD dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang dampaknya seringkali justru tidak kondusif  bagi perekonomian daerah dan kontraproduktif terhadap tujuan desentralalisasi fiskal.....
                                             
Dalam konteks otonomi daerah inilah sangat diperlukan perubahan organisasi yang lebih tanggap dan memilki akuntabilitas. Dalam kaitannya dengan itu, maka diperlukan pelayanan birokrasi untuk memberikan respon terhadap berbagai tantangan secara adil dan bijaksana. Munculnya partisipasi politik terhadap pengambilan kebijaksanaan birokrasi merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan. Dalam hal itu, diperlukan perubahan yang cukup mendasar dalam menyusun program-program  pemerintah dengan tanpa meninggalkan tata  aturan organisasi yang ada.
Melihat keadaan ini, perlu segera dilakukan reorganisasi birokrat pemerintahan daerah. Sehingga menjadi bentuk organisasi yang terbuka, fleksibel, ramping, efisien, rasional, dan terdesentralisasi secara kuat. Artinya harus diciptakan wahana baru birokrasi pemerintah dengan titik berat pada pemberdayaan secara social, ekonomi dan politik pada daerah kabupaten dan kota. Karena, daerah berkeinginan untuk mengelola sendiri pelaksanaan administrasi pemerintahan serta sumber-sumber kekayaan yang dimilkinya. Terdapat beberapa dasar pemikiran yang melatar belakangi mengapa kepemimpinan kepala daerah penting dan menaraik untuk dipelajari. Sepanjang sejarah, sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, masa prokalamasi kemerdekaan, masa orde lama, orde reformasi dewasa ini, kedudukan dan peran kepala daerah dengan beragam penyebutan seperti gubernur, bupati, walikota telah menunjukan esistensinya baik sebagai pemimpin organisasi pemrintahan yang mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, maupun dalam memimpin organisasi administrasi pemerintahan.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 yang terdiri dari kepala daerah dan perwakilan daerah (DPRD). Keberadaan pemerintahan di daerah adalah merupakan suatu bentuk organisasi pemerintah yang lebih kecil atau pada tingkatan daerah yang dikatakan sebagai pemerintahan daerah. Karena itu, penyerahan kekuasaan dari rakyat pada Negara demokrasi terbagi dua.
1.  Pemerintah (eksekutif) yang diserahi kekuasaan untuk melaksanakan pengaturan berbagai kebutuhan masyarakat.
2.    Lembaga perwakilan rakyat (legislative) yaitu lembaga yang berwenang dalam hal merumuskan dan membuat aturan untuk dilaksanakan oleh pemerintah serta melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah.
Fungsi  yang diemban oleh eksekutif (kepala daerah) terdiri dari tiga fungsi yaitu: fungsi eksekutif, fungsi legislative  dan fungsi yudikatif. Oleh karena itu, eksekutif dalam melaksanakan system demokrasi salah satu fungsinya yang paling menonjol adalah fungsi pemerintahan. Sehingga, sejalan dengan berbagai hal tersebut di atas mendorong secara serius kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) untuk melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang berkelanjutan.
Berbagai pengaturan dalam semua undang-undang tentang pemerintahan daerah membuat peran kepala daerah sangat strategis, karena kepala daerah sangat penting dalam menunjukan keberhasilan pembangunan local maupun pembangunan nasional pada umumnya, sebab pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional atau Negara, efektifitas pemerintahan Negara tergantung pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional. Ketidakmampuan kepala daerah dalam mensukseskan kinerja dan efektifitas penyelenggaraan pembangunan nasional.  Pembangunan dan tidak ikut campurnya pemerintah pusat dalam hal pelaksanaan otonomi di daerah belumlah menjadi suatu jaminan akan tercipta serta terlaksananya prinsip-prinsip  good governance (tata pemerintahan yang baik). Bagian juga yang sangat menentukan terhadap pelaksanaannya  good  governance adalah pelaksanan fungsi administrasi pemerintahan. Karena, kepala daerah (gubernur/bupati dan walikota) bersama dengan wakil kepala daerahnya sering tidak  sejalan dalam manajemen pemerintahan yang akhirnya berdampak kepada program menjadi terhambat. Kemudian juga, sering terjadi pergantian pejabat yang memimpin suatu biro, dinas, instansi dan badan setiap saat tanpa melihat beberapa lama penjabat tersebut menjabat. Selain itu, penempatan para pejabat yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.  Adapun judul penelitian yang ingin penulis teliti adalah “ IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN LAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KEBUN SARI PEJERUK AMPENAN KECAMATAN AMPENAN KODYA MATARAM “.
B.     RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.      Bagaimana Implemntasi otonomi daerah dalam meningkatkan layanan publik  di Kelurahan  kebun  Sari Kecamatan  Ampenan  Kota  Mataram?
2.      Bagaimana bentuk layanan publik di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota  Mataram?
C.    RUANG LINGKUP PEMBAHASAN
Bertolak dari gambaran tersebut, maka penutilis tertarik untuk melakukan  penelitian mengenai otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat diKelurahan Kebun Sari.Adapun masalah yang ingin diteliti mengenai kebijakan pemerintah setempat untuk melaksanakan otonomi daaerah utuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
D.    TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1.      Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
a.       Untuk mengetahui  Implementasi  otonomi daerah dalam meningkatkan layanan publik di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota  Mataram.
b.      Untuk mengetahui bentuk layanan publik di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota  Mataram.
2.      Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan  dari hasil penelitian ini antara lain :
a.       Secara teoritis, dapat menjadi masukan guna menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan teori atau pendapat para ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan  mengenai otonomi daerah.
b.      Secara peraktis, memberikan masukan kepada masyarakat terhadap kualitas layanan publik di kelurahan kebun sari
E.     METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.      Jenis dan Sumber data
a.       Data sekunder, yakni data yang bersumber dari buku-buku litetatur, hasil rapat dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok pembehasan.
b.      Data primer, yakni data yang bersumber dari fakta yang terungkap, yang diperoleh dari lapangan (sampel lokasi) penelitian, yakni Keluran Kebun Sari Kecamatan Ampenan.
2.        Pendekatan masalah
Pengkajian dan menganalisa masalah, maka diperlukan pendekatan masalah. Adapun pendekatan masalah yang digunakan, yakni:
Pendekatan historis, penelusuran terhadap obyek yang diteliti dengan memusatkan perhatian pada otonomi daerah untuk meningkatkan layanan publik diKelurahan tesebut.
3.      Lokasi penelitian
Penelitian ini dipusatkan pada Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram, karena banyak diperoleh kemudahan-kemudahan, antara lain letaknya mudah dijangkau, mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan, lengkap sarana dan prasana yang sangat membantu dalam penelitian.
4.      Tehnik pengumpulan data
Bedasarkan judul penelitian diatas, maka penulis mengambil dua variabel  yang akan diteliti yaitu mengnai IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN LAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KEBUN SARI PEJERUK KECAMATAN AMPENAN.
Untuk mendapat data dan imformasi yang valid, penulisan menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data diantaranya :
a.       Observasi,dilakukan untuk mendapatkan  data  yang dibutuhkan dengan mengadakan kunjungan lansung ketepaat penelitian.
b.      Wawan cara, yaitu tehnik pengumpulan data yang dibutuhkan dengan memberikan beberapa pertanyaan. Berpedoman  pada  daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan ( wawancara berstruktur).Bila dalam wawancara berkembang  kepada  hal-hal  yang  tidak dipersiapkan, dilakukan  tanya jawab diluar daftar pertanyaan yang ada (wawancara non struktur) sepanjang hal itu dapat memberi keuntungan dalam menambah bahan penelitian.
c.       Angket
Angket adalah Daftar pertanyaan mengenai masalah tertentu dengan ruang untuk memilih jawaban atau mengisi jawaban setiap pertanyaan. Untuk mengetahui tingkat pelayanan publik di gunakan angket yang berbentuk skala likert yang terdiri dari tiga pilihan. Sebanyak 20 butir soal. Adapun aturan penskorannya sebagai berikut:
Pilihan (Huruf)
Skor
a
3
b
2
c
1
 Sumber : Sugiono, 2004
5.   Pengolahan data
Data yang behasil dikumpukan, selanjutnya  dilakukan  pembersihan, data yang tidak relevan dengan pokok pembahasan dikesampingkan,sedangkan data yang relevan selanjutnya diisusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh gambaran umum tentang peranan personil dalam meningkatkan layanan publik dikelurahan kebun sari Kecamatan Ampenan.
6.    Analisis data
Berdasarkan data yang diolah selanjutnya dianalisa secara kuantitatif, analisa ini merupakan analisa terdapat dari lapangan yang diperoleh dan diharapkan mendapat gambaran nyata yang diteliti dari permasalahan. Adapun rumus Analisis datanya adalah :
a.       Data Tingkat Pelayanan Publik Berdasarkan Variabel Yang Diteliti.
Untuk mengetahui besarnya peningkatan pelayanan publik menurut variabel yang diteliti di analisis dengan rumus nilai rata-rata (Mean) :
Keterangan :
  = Mean ( Nilai Rata-rata)
∑Xi = Jumlah tiap data
 n     = Jumlah butir Soal Tiap variabel
selanjutnya hasil pengolahan rumus ini diinterpertasikan seperti disajikan dalam tabel berikut :
Tabel. Pedoman Kategori Peningkatan pelayanan publik masing-masing variabel

Interval (mean)
Kategori
2,35 – 3,00
Tinggi
1,68 – 2,34
Sedang
1 – 1,67
Rendah
 Sumber : Sugiono, 2004
b.      Data tingkat pelayanan publik secara keseluruhan
Untuk menganalisis tingkat pelayanan publik secara keseluruhan digunakan rumus sebagai berikut (Riduwan, 2003) :
-          Mean = ……………………………(1)
-          P =  x 100%………………………………………(2)
Keterangan :
  = Mean ( Nilai Rata-rata)
∑Xi = Jumlah skor yang diperoleh oleh seluruh responden
 N    = Jumlah Responden
  P   = persentase Peningkatan pelayanan publik
Mengingat bahwa skor tertinggi pada masing-masing butir adalah sebesar 3 (jika responden memilih “a”), maka Skor maksimal Ideal (SMI) angket sebanyak 20 butir tersebut adalah  =  3 x 20 = 60
Selanjutnya hasil analisis dengan rumus di atas di interpretasikan pada tabel berikut :
Interval (skor)
Persentase
Kategori
48 – 60
34 – 47
20 - 33
68% - 100%
34% -67%

0 -33%
Tinggi
Sedang
Rendah
  



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A.    OTONOMI
1.      Pengertian Otonomi
Secara umum,yakni ada kewenangan  yang melekat pada suatu organisasi atau unit dalam organisasi,untuk mengembngkan fungsi-fungsi tertentu. Dalam konteks pemerintah otonomi biasanya dilihat dari tiga dimensi.
a.       Otonomi Negara dalam berhubungan dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat (terutama masyarakat ekonomi dan partai politik).
b.      Otonomi pemerintah daerah dalam hubungan dengan pemerinta pusat.
c.       Otonomi unit-unit  bawahan dalam organisasi pemerintah.
Bertolak dari pemahaman ini,kiranya jelas bahwa jika pemberian    otonomi yang lebih besar kepada daerah akan diwujudkan, perlu pada saat yang sama disiapkan program pengembangan sumber daya aparatur,tanpa itu akan terjadi kesenjangan antara kewenangan yang ada dan kemampuan pengembangaannya dalam upaya mencapai tujuan akhir otonomi yakni kesejahteraan dan kemajuan bersama.
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Secara prinsipil, kewenangan otonomi yang diberikan kepada sesuatu pemerintah daerah, dimaksudkan memaksimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pokok pemerintahan yang mencakup pelayanan (servis), peerberdayaan (powerment) dan pembangunan (development).  (Suara Pembaruan Sinar Harapan, 1995 : hal 17)
Tujuan dari otonomi  juga untuk lebih meningkatkan pemerataan pembangunan.
Dalam fungsi pelayanan terkandung tujuan untuk menciprakan keadilan dalam masyarakat. Artinya bahwa siapapun dalam masyarakat itu harus mendapat perlakuan yang sama
2.         Prinsip Otonomi Daerah
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar dari wurusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini,seperti yang tertera dalam pasal 21 Nomor 32 tahun 2004 tentang hak dan kewajiban daerah.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak :
a.         Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya.
b.        Memilih pemimpin daerah.
c.         Mengelola aparatur daerah.
d.        Mengelola kekayaan daerah.
e.         Memungut pajak daerah.
f.         Mendapatkan bagi hasil  dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada didaerah.
g.        Mendapatkan sumber-sumber pendapatan  lain yang sah.
h.        Mendapatkan hak lainnya yang diatur  dalam perundang-undangan.
    Sedangkan pasal 22
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:
a.         Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan.
b.         Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
c.         Mengembangkan kehidupan demokrasi.
d.        Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
e.         Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
f.          Menyediakan fasilitas kesehatan
g.         Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
h.         Mengembangkan sistem jaminan sosial
3.      Dampak positif dan negatif otonomi daerah
Dampak positif otonomi daerah adalah  bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat.Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapat respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang ada didaerahnya sendiri.Bahkan dana yang peroleh lebih banyak dari pada didapatkan melalui birokrasi dan pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata.
Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung  lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya, serta posisi-posisi yang ada di daerahnya dari pada pemerinta pusat.Contohnya di maluku dan apua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak terlalu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak bisa mengkonsumsi beras, mereka bisa mengkonsumsi sagu, maka pemerintah disana menggunakan dana beras miskin tersebut untuk membagikan sayuran, ubi dan makanan yang bisa di konsumsi masyarakat.Selain itu, dengan sistem otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, yang harus melewati prosedur tingkat tinggi.
Dampak negatif otonomi daerah adalah adanya kesempatan dari oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi nepotisme. Selain itu ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbukan pertentangan antara daerah satu dan daerah tetengganya atau bahkan daerah dengan Negara. Seperti contoh undang-undang anti pornograpi di tingkat daerah.Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintah daerah karna memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintah pusat tidak begitu berarti.
Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antara daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan. Contohnya jika suatu daerah sedang mengadakan promosi pariwisata, maka daerah lain ikut melakukan hal yang sama seakan-akan timbul persaingan bisnis antar daerah. Selain itu otonomi daerah membuat kesenjangan ekonomi yang terlampau jauh antar daerah. Daerah yang kaya akan semakin gencar melakukan pembangunan sedangkan daerah pendapatannya kurang akan tetap begitu-begitu saja tanpa ada pembangunan. Hal ini sudah sangat mengkawatirkan karena ini sudah melanggar pancasila sila ke- lima yaitu “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Menurut pendapat Rudini, Otonomi daerah sebagai Otonomi nyata adalah pemberian otonomi kepada daerah,harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, tidakan-tindakan atau kebijakkan-kebijakkan yang benar-benar dapat  menjamin daerah yang bersangkutan  secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri.
4.      Penilaian otonomi
Sejalan dengan pengertian diatas maka sebaiknya acuan bagi penilaian otonomi adalah sebagai berikut:
a.       Harus serasi dengan wawasan nusantara
b.      Terikat dalam Negara kesatuan
c.       Harus menjamin perkembangan dan pembangunan daerah
d.      Harus mempunyai kemampuan keuangan untuk dapat mentelenggarakan pemerintahan daerah yang otonom.
      Maka titik berat otonomi diletakkan di kabupaten. Dengan pertimbangan bahwa kabupatenlah yang lebih lansung berhubungan dengan masyarakat.
Jadi otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus penerintah pusat.
5.      Teori otonomi daerah menurut undang-undang No. 32
Ada tiga teori otonomi  daerah menurut Undang-Undang no. 32/ 2004 tentang pemerintah daerah.
·         Sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah  menurut asas otnomi dan pembantuan.Disamping otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan, keisimewaan, dan kekhususan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Indonsia.
·         Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indoneanggsia. Desentralisasi juga merupakan transfer ( perpindahan) kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik ke daerahan bawahan , organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. (  Muchon A.R, ed 2006. Hal 41).
·         Demokrasi lokal  adalah demokrasi yang secara umum mengandaikan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ide dasar demograsi mensyaratkan keikutsertaan rakyat, serta kesepakatan bersama atau konsessus untuk mencapai tujuan bersema. Dalam demograsi,aspek kelembagaan merupakan keutamaaan dari berlansungnya praktik politik yang demokratis, sehingga, terdapat partai politik, pemilihan umum dan pers bebas. Sedangkan istilah “ lokat” mengacukan kepada “ arena” tempat prakti demokrasi itu berlansung, yaitu pada indentitas politik yang terkecil, desa.Sehingga demokrasi (lokal)  dan deasentralisasi, merupakan dua isu utamadalam statecraft Indonesia pasca Orde Baru. ( Cahyono, ed. hal : 5)
·         Good and clen governance merupakan reaksi terhadap keadaan  pemerintah pada Orde Baru dengan berbagai permasalahan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada presiden baik akibat konstitusi ( UUD 45)  maupun tidak berfungsi  dengan baik lembaga tertinggi dan tinggi Negara lainnya,serta tersubatnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial.Setelah lima tahun dimulainya reformasi, keinginan untuk mempeoleh good governance and clean government masih jauh daripada dipenuhi.Berbagai kendala menampakkan diri dalam bentuk gejolak politik,ekonomi, sosial budaya, hukum,pemerintahan, yang simpang siur dan menimbulkan ketidakpastian yang bermuara pada keresahan pemerintah. (Keoesnadi Hardjasoema, 2007: hal 12)
B.      Pelayanan publik
1.   Pengertian layanan publik
Pelayan publik diartikan, pemberiank  layanan (melayani. Keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Selanjutnya menurut kepmenpan Nomor  63/ KEP/M.PAN/7/2003, Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya penemuan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang- undangan.
Berdasarkan keputusan menteri perdagangan aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang peman umum penyelenggara pelayanan publik.Maksud pedoman ini adalah sebagai acuan penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya.
Penyusun  kepmenpan tentang  pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaran pelayanan publik yang prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan  baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.Oleh karena itu hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat maupun kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.(M.Hadjon, ed.hal: 1)
Dengan demikian, Pelayan publik adalah  pemenuhan keinginandan kebutuhan masyaarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh publik(masyarakat) tentu saja dengan tujuan kualitas layanan publik.
Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memasukkan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas layanan prima  yang tercermin dari :
a.       Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudaah dan dapat diakses oleh semua pihak yang dibutuhkan  dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b.      Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai tentang perundang-undangan.
c.       Kondisionalan, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetepberpegang pada prisip efisiensi dan efektifitas.
d.      Partisipatiff, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
e.       Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukandiskriminasi  dilihat dari aspek apapun khususnya suku,ras, agama,golongan, status sosial dan lain-lain.
f.       Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima layanan publik.
Agar pelayanan publik yang diberikan berkualitas tentu saja  kedua kualitas dimaksud harus dipenuhi. Kualitas pelayan publik erat dengan layanan yang sistematis dan konferensif  yang lebih dikenal dengan layanan perima.
Selain peningkatan kualitas pelayanan melalui pelayanan prima,pelayan berkualitas juga dapat dilakukan dengan konsep “ Layan sepenu hati” layanan seperti ini tercermin dari kesungguhan yang dimaksudkan, aparatur pelayanan menjadikan keputusan pelanggan sebagai tujuan utama.
Layan publik sepenuh hati, juga bisa membantu kita menyisikan waktu untuk memahami ogarang lain dan peduli terhadap  perasaan mereka. Nilai yang sebenarnya dalam layanan sepenuhati menurut Patton terletak pada kesungguhan empat sikap “ P ” yaitu: Passionate (gairah), Progressive (progtesif), Proactive(proaktif) Positive (positif).
(  Lijan Poltak Sinambela, ed. 2006 hal : 09)
2.    Prinsip-prinsip pokok layanan publik
·         Kesederhanan pelayanan
Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/ tata cara  pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-blit, mudah dipahami dan mudah dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang minta pelayanan.
·         Keamanan dalam pelayanan
Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
·         Keterbukaan dalam pelayanan
Prinsip ini mengandung arti prosedur/ tata cara, persyaratan suatu kerja/pejabat penanggung jawab memberi pelayanan, waktu penyelsean, rincian biaya/tarip serta hal-hal lain yang berkaitan dngan pelayanan.
3.      Peranan Pemimpin dalam Pelayanan Publik
Pemimpin berdasarkan konsep teoritis sebagaimana yang telah diuraikan, memiliki tanggung jawab yang benar baik dalam suatu organisasi pemerintah maupun swasta.
Salah satu peranan pemimpin dalam meningkatkan pelayanan publik, adalah melalui motivasi bawahan tinggi rendahnya motivasi kerja seorang pegawai dapat di pengaruhi beberapa faktor diantaranya tempat bekerja. Oleh sebab itu seorang pemimpin juga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada bawahan dan lingkungan, melalui kebijak maupun pelayanan yang baik agar tujuan organisasi dapat terselenggara dengan baik.Tujuan lain dari pelayanan publik adalah untuk mencapai efisiensi dengan produktivitas yang tinggi. Pada dasarnya setiap manusia melakukan pelayan bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. (Paimin Napitupulu, 2007 hal : 106)


BAB III
TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A.    SEJARAH SINGKAT KELURAHAN KEBUN SARI
Kelurahan  Kebun  Sari adalah satu dari dua kelurahan hasil pemekaran. Kelurahan  Kebun  Sari  ini berada di Kecamatan  Ampenan  Kota  Mataram. Kelurahan  ini  terbagi  menjdi  lima lingkungan yaang berada di sebelah timur kelurahan Pejeruk. Yaitu terdiri dari:
a.       Lingkungan  Dasan Sari
b.      Lingkungan   Karang Baru
c.       Lingkungan  Kebun Bawa Timur
d.      Lingkungan  Kebun Bawa  Tengah
e.       Lingkungan  Nurul Yakin
Dari ke lima lingkungan pendukung terbatasnya kelurahan ini, tiga lingkungan dengan kata depan kebun. Lingkungan satunya Karang Baru dan satunya lagi adalah dasan sari. Menurut terminologi sebenarnya kata depan Dasan ini dimana sejuh ini menjelaskan hal ini terbentuk dari kata yang sengat memiliki nama samaran Desa yang berada di Kota Mataram.
Wacana akan ada pemisahan kelurahan para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, di lingkungan ini menyebabkan masalah ini di berbagai tempat. Setelah penempatan yang cukup lama pemerintah Kota Mataram mengeluarkan Departemen Walikota dengan No.819/ 1067/kepeg/2006 tanggal 26 september 2006. (Laporan Hasil KKL, 2009 hal : 04)
B.     LETAK DAN KEADAAN KELURAHAN KEBUN SARI
Kelurahan Kebun Sari memiliki luas 86,4 Ha. Jarak kelurahan ke ibu kota kecamatan ± 3 km. Secara administratif, batas-batas wilayah kelurahan Kebun Sari adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara        : Kelurahan Pejarakan karya
Sebelah Selatan     : Kelurahan Dasan Agung
Sebelah Barat        : Kelurahan Karang Baru
Sebelah Timur        : Kelurahan Pejeruk
Berdasarkan kondisi geografisnya, kelurahan Kebun Sari memiliki ketinggian tanah 17,3 m/dpi di atas permukaan laut. Kelurahan kebun Sari Kebun Sari mempunyai sifat iklim tropis dengan musim penghujan dan kemarau yang silih berganti selama satu tahun. Curah hujan rata-rata 1510,2 mm dan suhu udara rata-rata 32,8°C.
Penduduk Kelurahan Kebun Sari terdiri dari 1.567 KK. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin sebanyak 6.245 orang dengan perincian penduduk laki-laki sebanyak 3.185 orang dan perempuan 3.060 orang. Kelurahan kebun Sari memiliki kepadatan penduduk 43 per km dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 7,2%/tahun.
Kelurahan kebun sari sari terdiri dari 6 lingkungan. JumlahPenduduk yang berdomisili di Kelurahan Kebun Sari sebanyak 6182 Jiwa,yang terbesar di lima lingkungan dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Kebun Sari Yang Tersebar Di  Lima   Lingkungan

No
Lingkungan
RT
Kepala
Keluarga
Jiwa
1
Dasan Sari
9
461
2180
2
Karang Baru
6
253
1140
3
Kebun Bawak Timur
6
273
1230
4
Kebun Bawak Nurul Yaqin
6
168
755
5
Kebun Bawak Tengah
4
180
872
Jumlah
31
1567
6182
       Sumber : Data Monografi Kelurahan Kebun Sari Tahun 2011
Dari tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa total keseluruhan jumlah penduduk yang berdomisili di Kelurahan Kebun Sari berjumlah 6182 yang terdiri dari 31 Rukun Tetangga (RT), 1567 kepala keluarga yang terbesar di lima lingkungan yaitu lingkungan Dasan Sari dengan sembilan Rukun Tetangga (RT),461 kepala keluarga dan 280 jiwa, lingkungan Karang Baru dengan Rukun Tetangga (RT), 253 kepala keluarga dan 1140 jiwa,lingkungan Kebun Bawa Timur dengaan enam Rukun Tetangga (RT), 273 kepala keluarga dan 1230 jiwa, lingkungan Kebun Bawa Nurul Yaqin dengan enam Rukun Tetangga (RT) 168 kepala keluarga dan 755 jiwa, sedangkan  lingkungan Kebun Bawa Tengah dengan empat Rukun Tetang  (RT),180 kepala keluarg dn 872 jiwa.
Kemudian Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.2  Jumlah Penduduk di Kelurahan Kebun Sari Berdasarkan Usia Pendidikan

Tingkat Pendidikan
Jumlah
Total
Laki-Laki
Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK
124 orang
112 orang
236 orang
Usia 3-6 tahun yang Sedang TK/RA
28  orang
32 orang
60 orang
Usia 7 -18 tahun yang tidak pernah sekolah
7
8
15 orang
Usia 7 -18 tahun yang sedang sekolah
740 orang
629 orang
1369 orang
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah
58 orang
56 orang
114 orang
Usia 18-56 tahun yang pernah SD tetapi tidak tamat SD/Sederajat
88 orang
161
249 orang
Tamat SD/Sederajat
72 orang
102 orang
174 orang
Usia 12 -56 tahun tidak tamat SLTP
160 orang
153 orang
331 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA
96 orang
94 orang
190 orang
Tamat SMP/Sederajat
83 orang
72 orang
155 orang
Tamat SMA/Sederajat
340 orang
216 orang
556 orang
Tamat D-1/Sederajat
35 orang
21 orang
56 orang
Tamat D-2/Sederajat
8 orang
18 orang
26 orang
Tamat D-3/Sederajat
89 orang
74 orang
163 orang
Tamat S-1/Sederajat
156 orang
161orang
317 orang
Tamat S-2/Sederajat
13 orang
4 Orang
17  orang
Jumlah Total
297 orang
1913 orang
4010 orang
      Sumber : Data Monografi Kelurahan Kebun Sari Tahun  2011

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui bahwa usia penduduk yang masih dalam usia pendidikan sebesar 1429 orang . Jumlah paling banyak adalah pada penduduk usia 17-18 tahun yaitu sebanyak 1369 orang.
Penduduk kelurahan Kebun Sari memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.2 Komposisi Penduduk Kelurahan Kebun Sari Berdasarkan Mata  Pencaharian

Jenis Mata Pencaharian
Jumlah
Total
Laki-Laki
Perempuan
Petani
32 orang
28 orang
60 orang
Buruh Tani
6 orang
4 orang
10 orang
Buruh migran
14 orang
5 orang
19 orang
Pegawai Negeri Sipil
206 orang
156 orang
362 orang
Peternak
47 orang
15 orang
62 orang
Nelayan
2 orang
-
2 orang
Montir
11 orang
-
11 orang
TNI
16 orang
-
16 orang
POLRI
28 orang
-
28 orang
Pensiun PNS/TNI/POLRI
146 orang
113 orang
259 orang
Pengusaha kecil& menengah
12 orang
2 orang
14
Pengacara
2 orang
-
2 orang
Jasa pengobatan Alternatif
4 orang
2 orang
6 orang
Pengusaha besar
6 orang
orang
6 orang
Arsitektur
3 orang
orang
3 orang
Seniman/Penyanyi/kesenian daerah
17 orang
4 orang
21 orang
Jumlah Total
552 orang
329 orang
881 orang
      Sumber : Data Monografi Kelurahan Kebun Sari Tahun  2011
Berdasarkan table 3.2 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk kelurahan kebun Sari adalah bermata pencaharian Pegawai negeri Sipil yaitu sebanyak 362 orang. Sedangkan yang bermata pencaharian sebagai Pensiun PNS/TNI/POLRI menduduki ranking dua yaitu sebanyak 259 orang. Sedangkan yang bermata pencaharian paling sedikit adalah sebagai Pengacara dan Nelayan yaitu  masing-masing sebanyak  2 orang.
C.     JENIS-JENIS USAHA KEBUN SARI  
Jenis-jenis usaha yang ada di Kelurahan Kebun Sari Adalah : 
1.       Usaha pembutan gipsum berlokasi atau bertempat di lingkungan Kebun Bawa Timur dan Kebun Bawa Nurul Yaqin.
2.      Usaha pembuatan kue/ gorengan berlokasi atau bertempat di lingkungan Kebun Bawa Timur dan Kebun Bawa Nurul Yaqin.
3.      Usaha pembuatan kerupuk berlokasi atau bertempat di lingkungan Karang Baru dan kebun bawa Nurul Yakin.
4.      Usaha permebelan berlokasi atau bertempat di lingkungan Kebun Bawa Timur.
5.      Usaha sablon berlokasi atau bertempat di Kebun Bawa Nurul Yaqin.

D.    Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Pemerintah Kelurahan  Kebun Sari Kecamatan Ampenan
Disebutkan dalam Peraturan Daerah kota mataram  Nomor 61 Tahun 7 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dalam pasal 1, Kelurahan adalah merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap walikota melalui Camat.
Dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa pemerintah kelurahan adalah organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Sebuah kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang menjadi penanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh kelurahan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan disebutkan bahwa Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan terdiri dari :
a. Lurah
b. Sekretaris Kelurahan
c.  Kepala Seksi
Membawahi :    - Seksi pemerintahan
    - Seksi pembangunan
                                        - Seksi sosial ekonomi
    - Seksi ketentraman ketertiban
d.      Kepala Lingkungan
 Adapun bagan struktur organisasi kelurahan dapat ditunjukkan dalam skema gambar berikut ini :

Sekretaris Kelurahan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah, sekretaris kelurahan dibantu oleh beberapa orang staf. Kepala Lingkungan merupakan jabatan non struktural yang mempunyai tugas pokok membantu pelaksanaan tugas-tugas operasional Lurah dalam wilayah kerjanya.
Berdasarkan pasal 4, tugas pokok seorang Lurah adalah melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan di wilayahnya. Dalam pasal 5 disebutkan mengenai fungsi Lurah antara lain :
a.       Pengkoordinasian atas jalannya penyelenggaraan pemerintah kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat;
b.      Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
c.       Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
d.      Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
e.       Pelaksana tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah kelurahan.
Dalam Peraturan daerah kota mataram Tahun 2007 itu juga disebutkan mengenai tugas pokok Sekretaris Kelurahan yaitu membantu pelaksanaan tugas Lurah di bidang pembinaan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada Perangkat Pemerintah Kelurahan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi. Fungsi Sekretaris Kelurahan antara lain :
a.       Penyusunan rencana dan program, pengendalian serta pengevaluasian pelaksanaannya;
b.      Pengadministrasian keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
c.       Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi-seksi dan lingkungan;
d.      Pelaksanaan pelayanan;
e.       Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 Untuk tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dijelaskan pula dalam pasal 10-15. Tugas Seksi Pemerintahan adalah melakukan urusan pemerintahan. Dan fungsi Seksi Pemerintahan antara lain :
a.       Penyelenggaraan pemerintahan umum;
b.      Pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
c.       Pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanahan;
d.      Penyusunan program dan pembinaan kegiatan politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
e.       Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 Tugas Seksi Pembangunan adalah melakukan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup. Fungsinya antara lain :
a.       Penyusunan program dan pembinaan pembangunan prasarana dan sarana fisik;
b.      Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi;
c.       Penyusunan program dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup;
d.      Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 Tugas Seksi Sosial Ekonomi adalah mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan sosial dan ekonomi. Seksi Sosial Ekonomi memiliki fungsi :
a.       penyusunan program dan pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan wanita dan olah raga;
b.      penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
c.       penyusunan program dan pembinaan kegiatan pembangunan perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat;
d.      pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :
a.       Penyusunan rencana dan program pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
b.      Penyusunan rencana dan program peningkatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
c.       Pemberian batuan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
d.      Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 Tugas pokok Kepala Lingkungan adalah membantu pelaksanaan tugas-tugas operasional Lurah dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Lingkungan memiliki fungsi sebagai berikut :
a.       Pelaksanaan tugas Lurah dalam wilayah kerjanya;
b.      Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan kelompok/lembaga/ organisasi kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
c.       Pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
d.      Pelaksanaan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat;
e.       Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.











BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A.    Deskripsi Hasil Penelitian
1.      Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik Dikelurahan Kebun Sari
Efisiensi dalam memberikan pelayanan selain disebabkan oleh jumlah aparat yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang harus dilayani, juga disebabkan oleh banyaknya Bentuk pelayanan yang diberikan kelurahan kepada masyarakat. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan aparat kelurahan kepada masyarakat antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.1 Bentuk-Bentuk Pelayanan yang Diberikan Kelurahan Kepada Masyarakat

No.
Bentuk Pelayanan
1.
Pengantar pembuatan KTP
2.
Pengantar pembuatan akte kelahiran
3.
Pengantar pembuatan SKKB
4.
Kependudukan (nikah, cerai, lahir, mati)
5.
Pelayanan pembayaran PBB
6.
Pelayanan pembayaran listrik
7
Pelayanan kompor LPJ
8
Pelayanan Raskim
9
Pelayanan Minyak Tanah
10
Pelayanan Sertifikat Tanah
Sumber : Kantor Kelurahan Kebun Sari

 Bentuk-bentuk  pelayanan tersebut hanya sebagian dari banyaknya pelayanan yang diberikan kelurahan kepada masyarakat, karena sering ada program-program pemerintah yang biasanya diberikan kewenangan kepada kelurahan untuk menanganinya, seperti misalnya program bantuan untuk masyarakat miskin. Kelurahan bertugas mendistribusikan beras kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, kelurahan juga sering menangani surat-surat perijinan pendirian bangunan, surat-surat keterangan tidak mampu masyarakat yang membutuhkan untuk keringanan pengobatan, keringanan biaya pendidikan, yang semuanya itu menuntut pelayanan yang efektif agar masyarakat yang dilayani merasa puas.
Bapak Rahman (nama samaran) salah seorang warga di salah satu kelurahan ada di kebun pejeruk bawak tengah, mengatakan bahwa pada saat beliau datang ke kantor kelurahan untuk meminta surat keterangan kelakuan baik, aparat yang melayaninya sangat lamban dan berbelit-belit. Beliau mengatakan :
“Pada saat saya minta surat pengantar, saya memang dilayani, tapi wajah mereka sangat tidak menyenangkan dan sangat lambat dalam mengerjakannya. Selain itu, mereka sambil ngobrol sendiri dengan petugas yang lain, pada waktu saya tegur supaya cepat-cepat karena saya sedang tergesa-gesa, malah saya dimarahi suruh bersabar. Saya jadi malas untuk pergi ke kantor itu lagi”.

Penulis juga memperoleh keluhan dari bapak Kisnaji (nama samaran) salah seorang warga yang tidak puas atas pelayanan yang diberikan aparat kelurahan pada saat beliau datang ke kantor untuk meminta surat pengantar pembuatan KTP, beliau mengatakan :
“Saya kan mau buat KTP untuk anak saya yang baru datang dari luar kota, pada waktu saya datang ke kantor untuk minta surat pengantar, ternyata disuruh datang lagi esok hari, sebab pak lurah lagi tidak ada di tempat. Saya maklum mungkin beliau lagi ada rapat di kecamatan, tapi kenapa tidak ada orang yang diberi wewenang untuk mengurus surat pengantar tersebut, ini jadi membuat tidak efektif pelayanannya, mana perilaku petugasnya tidak menyenangkan”.

Aparat juga sering datang terlambat, tidak sesuai dengan jam kerja. Ada salah seorang penjaga di salah satu kantor kelurahan tempat penulis melakukan observasi, mengatakan :
“Dulu jam kerja itu jam 07.00 mereka berangkatnya sekitar setengah delapan sampai jam delapan, sekarang jam kerjanya jadi jam 07.30 mereka tetap sama berangkatnya sampai jam delapanan. Padahal sering jam tujuh itu sudah ada warga yang membutuhkan pelayanan dari aparat, tapi mereka belum pada datang, saya jadi yang tidak enak sendiri sama warga, saya tidak punya hak apa-apa untuk melayani mereka, tugas saya kan hanya bersih-bersih disini”.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa warga yang membutuhkan pelayanan dari aparat kelurahan ternyata masih banyak keluhan yang muncul dari masyarakat seperti adanya pegawai yang sering datang terlambat dan pelayanan yang kurang adil yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dalam hal ini adalah melayani keperluan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Merujuk pada kenyataan tersebut, dapat dirumuskan masalah bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparat kelurahan belum “maksimal”.
2.      Peningkatan Pelayanan Publik
a.      Hasil Penelitian Berdasarkan Variabel Yang Diteliti
1)      Transparansi Pelayanan terhadap Publik
Transparansi pelayanan kelurahan terhadap publik dalam penelitian ini diambil dengan kuesioner dengan skala 1 sampai 3, dan jumlah pertanyaannya 5 butir soal. Berdasarkan hal tersebut maka rentang teoritik berdasarkan nilai mean adalah 1 sampai dengan 3. Adapun interval kelas dan penafsirannya adalah sebagai berikut :
    1 – 1,67       = Rendah
1,68 – 2,34      = Sedang
2,35 – 3,00        = Tinggi
Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan didapat data dengan frekuensi sebagai berikut :
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Variabel Transparansi Pelayanan
Interval (mean)
Kategori
Frekuensi
Persentase
2,35 – 3,00
Tinggi
9
60%
1,68 – 2,34
Sedang
6
40%
1 – 1,67
Rendah
0
0%
Jumlah
15
100%
                       Sumber : Data Primer Diolah
Tabel 4.2 menjelaskan bahwa dari 20 responden yang diteliti, 9 responden (60 %) menilai bahwa tingkat pelayanan yang ada di kelurahan tergolong tinggi, 6 responden (40%) menilai tingkat  pelayanan yang ada di kelurahan tergolong sedang dan  tidak ada responden yang menilai bahwa tingkat pelayanan kelurahan tergolong rendah.
2)      Responsibilitas

Responbilitas aparat kelurahan terhadap publik dalam penelitian ini diambil dengan kuesioner dengan skala 1 sampai 3, dan jumlah pertanyaannya 4 butir soal. Berdasarkan hal tersebut maka rentang teoritik berdasarkan nilai mean adalah 1 sampai dengan 3. Adapun interval kelas dan penafsirannya adalah sebagai berikut :
     1 – 1,67      = Rendah
1,68 – 2,34      = Sedang
2,35 – 3,00        = Tinggi
Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan didapat data dengan frekuensi sebagai berikut :
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Variabel Responsibilitas Pelayanan
Interval (mean)
Kategori
Frekuensi
Persentase
2,35 – 3,00
Tinggi
9
60%
1,68 – 2,34
Sedang
5
33%
1 – 1,67
Rendah
1
7%
Jumlah
15
100%
Sumber : Data Primer Diolah
Tabel 4.3 menjelaskan bahwa dari 20 responden yang diteliti, 9 responden (60%) menilai bahwa tingkat respon aparat kelurahan  tergolong tinggi, 5 responden (33%) menilai tingkat respon pelayanan aparat yang ada di kelurahan tergolong sedang dan 1 responden (7%) yang menilai bahwa tingkat respon pelayanan aparat kelurahan tergolong rendah.
3)      Keadilan Dalam Melayani

Variabel Keadilan aparat kelurahan dalam melayani publik dalam penelitian ini diambil dengan kuesioner dengan skala 1 sampai 3, dan jumlah pertanyaannya 3 butir soal. Berdasarkan hal tersebut maka rentang teoritik berdasarkan nilai mean adalah 1 sampai dengan 3. Adapun interval kelas dan penafsirannya adalah sebagai berikut :
     1 – 1,67      = Rendah
1,68 – 2,34      = Sedang
2,35 – 3,00        = Tinggi
Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan didapat data dengan frekuensi sebagai berikut :
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Variabel Keadilan Dalam Melayani                 Publik
Interval (mean)
Kategori
Frekuensi
Persentase
2,35 – 3,00
Tinggi
13
87%
1,68 – 2,34
Sedang
2
13%
      1 – 1,67
Rendah
1
0%
Jumlah
15
100%
Sumber : Data Primer Diolah
Tabel 4.4 menjelaskan bahwa dari 20 responden yang diteliti,13 responden (87%) menilai bahwa tingkat respon aparat yang ada di kelurahan tergolong tinggi, 2 responden (13%) menilai tingkat respon pelayanan aparat yang ada di kelurahan tergolong sedang dan 1 responden (7 persen) yang menilai bahwa tingkat respon pelayanan aparat kelurahan tergolong rendah.
4)      Sikap Pelayanan
Sikap aparat dalam melayani publik dalam penelitian ini diambil dengan kuesioner dengan skala 1 sampai 3, dan jumlah pertanyaannya 8 butir soal. Berdasarkan hal tersebut maka rentang teoritik berdasarkan nilai mean adalah 1 sampai dengan 3. Adapun interval kelas dan penafsirannya adalah sebagai berikut :

1 – 1,67           = Rendah
1,68 – 2,34      = Sedang
2,35 – 3,00      = Tinggi
Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan didapat data dengan frekuensi sebagai berikut :
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Sikap Aparat dalam   Melayani Publik.
Interval (mean)
Kategori
Frekuensi
Persentase
2,35 – 3,00
Tinggi
13
87%
1,68 – 2,34
Sedang
2
13%
1 – 1,67
Rendah
0
0%
Jumlah
15
100%
           Sumber : Data Primer Diolah
Tabel 4.5 menjelaskan bahwa dari 20 responden yang diteliti, sebanyak 13 responden (87%) menilai bahwa tingkat sikap aparat kelurahan dalam melayani public tergolong tinggi, 2 responden (13% persen) menilai tingkat sikap aparat dalam melayani publik  yang ada di kelurahan tergolong sedang dan tidak ada responden yang menilai bahwa tingkat sikap aparat dalam melayani publik yang ada di kelurahan masih tergolong rendah.
b.      Hasil Penelitian Mengenai Tingkat Pelayanan Publik Dikelurahan kebun Sari Secara Keseluruhan 
Jumlah angket untuk mengetahui tingkat pelayanan publik secara keseluruhan sebanyak 20 butir soal dengan kriteria penskoran sebagai berikut :
Ø  Jika responden memilih “a” maka diberikan skor 3
Ø  Jika responden memilih “b” maka diberikan skor 2
Ø  Jika responden memilih “c” maka diberikan skor 1
 Apabila  responden menjawab semua pilihan “a” maka jumlah Skor maksimal Ideal (SMI) yang diperoleh responden terhadap 20 butir soal tersebut adalah = 20 x 3 = 60 skor    
Data hasil penelitian mengenai tingkat pelayanan publik di kelurahan Kebun Sari di olah dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel. Data hasil penelitian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3. Secara ringkasnya tingkat pelayanan aparat kelurahan Kebun Sari terhadap publik dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.
Tabel 4.6. Tingkat Pelayanan Publik Di Kelurahan Kebun Sari Secara   Keseluruhan
Interval (mean)
Kategori
Frekuensi
Persentase
2,35 – 3,00
Tinggi
11
73,33%
1,68 – 2,34
Sedang
4
26,67%
1 – 1,67
Rendah
0
0%
Jumlah
15
100%

 
Tabel 4.6 menjelaskan bahwa dari 15 responden yang diteliti, sebanyak 11 responden (73,33%) menilai bahwa tingkat pelayanan publik yang dilakukan aparat kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan tergolong tinggi,  4 responden (26,67 %) %) menilai bahwa tingkat pelayanan publik yang dilakukan aparat kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan tergolong sedang  dan tidak ada responden yang menilai bahwa tingkat sikap kelurahan dalam melayani publik yang ada di kelurahan tergolong rendah.
B. Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah dapat meningkatkan pelayanan publik di kelurahan Kebun Sari hal ini ditunjukkan dengan banyaknya responden yang menilai bahwa tingkat pelayanan publik di kelurahan kebun  Sari sebanyak 11 orang (73,33%) dari 15 responden yang ada sehingga tinggkat pelayanannya tergolong tinggi. Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparat desa terhadap publik sangat aktif. Nilai ini juga diperkuat dengan hasil penilaian pemerintah kelurahan berdasakan hasil jawaban responden terhadap angket dari masing-masing variabel yang diteliti.
Berdasarkan  hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15  responden sebanyak 9 responden  (60%)  menilai tingkat transparansi yang dilakukan oleh  aparat kelurahan terhadap publik  tergolong tinggi, 9 responden (60%)  dari 15 responden menilai bahwa tingkat respon yang dilakukan aparat kelurahan tergolong sedang,  12 responden (53%) dari 15 responden menilai bahwa keadilan aparat memberikan pelayanan terhadap publik tergolong sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi, responsibilitas, keadilan dalam melayani publik, dan etika dalam melayani publik merupakan faktor yang sangat menunjang untuk menentukan kualitas pelayanan publik.
Hal ini sesuai dengan pendapat Lijan Poltak Sinambeda (2006 : 9) bahwa untuk mencapai kepuasaan publik itu dituntut kualitas layanan prima yang tercermin dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, keadilan dalam memberikan pelayanan dan dibutuhkan kualitas pelayanan sepenuh hati yaitu sikap atau etika aparat dalam melayani publik.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik memang sangat dibutuhkan sikap pelayanan yang efektif yaitu pelayanan prima dan sepenuh hati sehingga tercipta kepuasaan masyarakat. Kepuasaan masyarakat/publik adalah salah satu parameter bahwa aparat telah melakukan kinerja yang efektif dalam kerangka membangun kepercayaan publik.
Pemerintah sebagai abdi masyarakat merupakan pelaksana pelayanan publik, sehingga pelayanan publik harus memuaskan masyarakat. Setelah dibentuknya pelayanan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, urusan perizinan dan surat keterangan menjadi lebih mudah karena cukup diurus di satu kantor saja. Kemudahan tersebut harus ditunjang oleh kualitas pelayanan para petugas. Dimana peningkatan dalam pelayanan publik dilakukan dengan melihat berbagai unsur yang ada sehingga tercipta pelayanan yang efektif dan efisien sehingga menimbulkan kepuasan pada masyarakat.
                                                   



BAB V
PENUTUP
A.     Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian secara kuantitatif dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi otonomi daerah dapat meningkatkan layanan publik di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya responden yaitu 11 orang (73,33%) yang menilai bahwa tingkat pelayanan publik di kelurahan kebun sari tergolong tinggi, kemudian hanya 4 orang  (26,67%) yang menilai tingkat pelayanan publik yang dilakukan kelurahan Kebun Sari  tergolong sedang, dan tidak ada satupun (0%) yang menilai bahwa tingkat pelayanan publik di Kelurahan Kebun Sari tergolong rendah.    
B.     Saran-Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat memberikan saran-saran sebagai beikut :
1.      Bagi Aparat Kelurahan
Dengan melihat hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah kelurahan untuk meningkatkan lagi pelayanan terhadap publik secara maksimal agar masyarakat semakin percaya dan mencapai kepuasaan.     
2.      Bagi Masyarakat
Diharapkan kepada masyarakat untuk selalu memberikan saran dan pemikiran demi terwujudnya kerja aparat dan pemerintah yang efektif.  
           
3.      Bagi Pemerintah Daerah
Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk selalu mengawasi kinerja aparat kelurahan agar tetap meningkatkan kualitas kinerjanya demi terwujudnya kepuasaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.     
4.      Bagi peneliti
Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang relevan untuk mengukur tingkat pelayanan pemerintah baik pemerintah kelurahan maupun pemerintah daerah dalam rangka menumbuhkan kepuasaan publik.   


DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syakir Kurnia ed al (2003), Publik sector Efficiency: An International comparison,European Central Bank Warking Papers No,242.

Anonim. 1995. Otonomi Daerah Peluangan dan Tantangan. Tim Suara Pembaruan  : Sinar Harapan.

Anonim. 1982. “Otonomi Daerah yang Titik Beratnya Diletakkan Pada Daerah Tingkat II”(Resume Laporan Penelitian Terhadap I, II, III. Kerja sama Fisipol- UGM dan Depdagri, Tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

Amen Soenarto, Amen. 1979. Pengaruh pendidikan dan pengalaman, Komunikasi Primer dan Keuangan Daerah Terhadap Aktifitas Para Anggota DPRD Tingkat II Dalam Menjalankan Fungsi-fungsinya”, jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol-UGM,(Skripsi,tidak  dipublikasikan). Yogyakarta.

Badudu dan Mohammad Sultan. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Citrang Warna.2008. Buku Undang-Undang Otonomi Daerah tahun.

Ghazali, Rusman.1997. Analisis Pelayanan Aparatur Kepada Para Investor di   Kota Makasar. Tesis, Pascasarjana Unhas.

Juliantara, Dadang (Ed).2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.

Kurniawan, Agung. 2005. Trasformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.

Lukman, Sampra. 2000. Manajemen Kualitas Layanan. Jakarta:STIA LAN Press.


Riduwan. Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2004. Metodologi Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
















IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN LAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KEBUN SARI PEJERUK AMPENAN KECAMATAN AMPENAN KODYA MATARAM

0 comments:

Post a Comment